JABARONTV INDRAMAYU – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Indramayu tahun 2027 diusulkan naik sebesar 6,44 persen atau bertambah sekitar Rp 187.507 dibandingkan tahun sebelumnya.
Jika usulan tersebut disetujui, UMK Indramayu 2027 akan naik dari sebelumnya Rp 2.910.254 menjadi Rp 3.097.762 per bulan.
Kesepakatan usulan kenaikan upah tersebut dicapai dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Indramayu yang digelar pada Kamis (19/11/2026).
Dalam rapat tersebut, unsur pemerintah daerah, pengusaha, dan serikat buruh sepakat mengusulkan kenaikan UMK Indramayu 2027 sebesar 6,44 persen.
Usulan ini menjadi salah satu pembahasan penting menjelang penetapan upah minimum tahun depan, terutama bagi para pekerja yang berharap kenaikan upah dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup di tengah berbagai biaya pengeluaran.
Meski telah mencapai kesepakatan, usulan UMK tersebut masih harus melalui tahapan selanjutnya sebelum resmi ditetapkan dan berlaku bagi pekerja di Kabupaten Indramayu.
### **UMK Naik Rp 187 Ribu, Buruh Beri Catatan**
Di balik kesepakatan kenaikan UMK Indramayu 2027, serikat buruh menyampaikan satu catatan penting yang menjadi perhatian mereka.
Meski menyetujui usulan kenaikan sebesar 6,44 persen, kalangan pekerja meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Indramayu lebih aktif melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
Pasalnya, masih ditemukan pekerja yang menerima upah di bawah ketentuan UMK.
Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan yang harus mendapat perhatian serius, terutama ketika pemerintah daerah dan unsur terkait tengah membahas kenaikan upah minimum untuk tahun mendatang.
Bagi serikat buruh, kenaikan UMK tidak cukup hanya menjadi angka yang tercantum dalam keputusan resmi pemerintah.
Mereka berharap kebijakan tersebut benar-benar diterapkan oleh perusahaan dan dirasakan manfaatnya oleh para pekerja, bukan hanya menjadi kesepakatan di atas kertas.
### **Minta Disnaker Lebih Aktif Turun ke Lapangan**
Serikat pekerja menilai pengawasan terhadap pelaksanaan upah minimum perlu diperkuat agar tidak ada pekerja yang menerima upah di bawah ketentuan yang berlaku.
Disnaker Indramayu diharapkan lebih intensif melakukan pemeriksaan ke lapangan, terutama terhadap perusahaan yang diduga belum memenuhi kewajiban pembayaran upah sesuai aturan.
Pengawasan dinilai penting untuk memastikan hasil kesepakatan Dewan Pengupahan dapat berjalan sesuai ketentuan serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.
Selain persoalan nominal kenaikan, kepatuhan perusahaan dalam membayarkan upah minimum juga menjadi hal yang tidak kalah penting.
Sebab, kenaikan UMK yang telah diusulkan tidak akan memberikan dampak maksimal apabila masih ada pekerja yang belum menerima upah sesuai standar yang ditetapkan.
### **Menunggu Penetapan UMK Indramayu 2027**
Usulan kenaikan UMK Indramayu sebesar 6,44 persen menjadi Rp 3.097.762 per bulan menjadi hasil kesepakatan unsur pemerintah daerah, pengusaha, dan serikat buruh dalam rapat pleno Depekab.
Jika nantinya disahkan, pekerja di Indramayu akan mendapatkan kenaikan upah minimum sebesar Rp 187.507 dibandingkan UMK tahun sebelumnya.
Di sisi lain, serikat buruh berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penetapan besaran kenaikan upah, tetapi juga memastikan implementasinya berjalan sesuai aturan.
Pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan diharapkan dapat menjadi langkah konkret untuk melindungi pekerja sekaligus memastikan kebijakan UMK 2027 benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat pekerja di Kabupaten Indramayu.
Komentar
Posting Komentar